GNPK RI Pertanyakan Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pungli Camat se-Kota Sungai Penuh dalam Ajang Pekan Budaya Pariwisata

SORAKLINTERA, SUNGAI PENUH – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) mempertanyakan tindak lanjut laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga melibatkan sejumlah camat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam kegiatan pameran Pekan Budaya Pariwisata Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan di eks arena MTQ Provinsi Jambi.

GNPK RI menyampaikan bahwa laporan tersebut telah resmi disampaikan kepada pihak terkait pada 7 September 2026. Namun, hingga Kamis, 12 November 2026, pihak GNPK RI mengaku belum menerima informasi maupun pemberitahuan resmi mengenai perkembangan dan tindak lanjut laporan tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian GNPK RI, mengingat laporan yang disampaikan berkaitan dengan dugaan adanya pungutan atau pembebanan biaya terhadap kepala desa dalam rangka kegiatan Pekan Budaya Pariwisata tersebut.

GNPK RI menilai bahwa setiap laporan masyarakat maupun lembaga yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan harus mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua GNPK RI, Yusuf Basri, mempertanyakan sejauh mana proses penanganan laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya membutuhkan kejelasan, bukan bermaksud mengintervensi proses pemeriksaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengawal laporan yang telah disampaikan.

"Kami mempertanyakan sudah sejauh mana tindak lanjut laporan yang kami masukkan pada 7 September 2026. Sampai hari ini, 12 November 2026, belum ada kabar resmi yang kami terima terkait perkembangan laporan tersebut. Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka," tegasnya.

GNPK RI juga meminta agar dugaan pungutan tersebut ditelusuri secara objektif, termasuk mengenai dasar hukum pungutan, mekanisme pengumpulan dana, pihak yang menginisiasi, serta ke mana aliran dana tersebut digunakan.

Menurut GNPK RI, apabila memang terdapat pungutan yang dibebankan kepada kepala desa tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum maupun instansi pengawasan terkait.

Sekjen GNPK RI, Kusnadi, menambahkan bahwa transparansi dan kepastian tindak lanjut sangat penting agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

GNPK RI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan. Lembaga tersebut berharap pihak terkait tidak membiarkan laporan yang telah disampaikan tanpa informasi perkembangan yang jelas.

"Jangan sampai laporan yang sudah masuk berbulan-bulan justru tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Kami berharap ada penjelasan resmi agar kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tetap terjaga," tutupnya.

GNPK RI menegaskan, tujuan utama pengawalan ini adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, bukan untuk menghakimi pihak mana pun sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi. (*/Suf)