SORAKLINTERA, KERINCI – Aksi pemblokiran jalan lintas nasional di Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Jambi, Jumat dini hari (22/8), akhirnya mendapat perhatian langsung pemerintah daerah.
Bupati Kerinci Monadi bersama Dandim 0417/Kerinci Letkol Inf Eko Budiarto turun ke lokasi untuk menemui massa aksi yang menuntut pembebasan tujuh warga yang ditahan usai aksi unjuk rasa di area PLTA pada Kamis pagi (21/8). Dalam aksi tersebut, aparat keamanan sempat dihujani lemparan batu oleh massa.
Dalam dialog terbuka, massa meminta jaminan dari Bupati agar tujuh warga yang ditahan bisa dibebaskan dalam waktu tiga hari.
Menanggapi hal itu, Bupati Monadi menegaskan dirinya siap bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang, namun ia juga meminta warga tidak lagi bertindak di luar koridor hukum.
“Saya hadir sebagai Bupati Kerinci, mari kita selesaikan persoalan ini dengan musyawarah dan cara yang baik,” tegas Monadi.
Monadi menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari jalan terbaik. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut hanya bisa berjalan jika situasi di lapangan kembali normal.
“Kalau jalan masih ditutup, bagaimana saya bisa menyampaikan dan meyakinkan pihak berwenang? Mari kita percayakan proses ini, saya berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas,” ujarnya.
Dandim Kerinci turut menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi.
Aksi pemblokiran jalan nasional itu sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur lintas Kerinci–Jambi yang merupakan akses utama transportasi. Dengan hadirnya pemimpin daerah dan aparat keamanan, situasi perlahan mereda dan diharapkan dapat segera menemukan solusi tanpa menimbulkan konflik baru.(Glen)
0 Komentar